Blora, – Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Kabupaten Blora bergerak cepat mengamankan seluruh aset di SMA PGRI Cepu menyusul berakhirnya Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT KAI.
Putusnya MoU ini dikarenakan SMA PGRI Cepu sudah tidak memiliki murid, sehingga YPLP PGRI tidak lagi menyewa lahan milik PT KAI.
Ketua YPLP PGRI Kabupaten Blora, Kusnoko, S.Pd.SD, menjelaskan bahwa pengamanan aset dilakukan untuk mencegah kehilangan atau kerusakan.
"Kami amankan semua aset YPLP yang ada di SMA PGRI Cepu, termasuk bangunan, alat laboratorium, meja, dan barang-barang lainnya," ujarnya pada Media Edukasi, pada Sabtu, (12/7/2025).
Sebuah tim beranggotakan 12 orang telah dibentuk khusus untuk menjalankan misi pengamanan aset ini.
Meskipun tidak lagi menyewa lahan, bangunan SMA PGRI Cepu tetap menjadi aset YPLP PGRI. Menariknya, bangunan utama sekolah saat ini telah disewakan kepada LPKOM, memastikan YPLP PGRI tetap mendapatkan pemasukan.
Selain itu, Kusnoko menambahkan bahwa bangunan di bagian belakang juga akan disewakan kepada Koperasi Pensiunan Pegawai Kereta Api (KOPENKA).
Kusnoko berharap aset-aset yang telah diamankan ini dapat dimanfaatkan kembali oleh sekolah atau lembaga pendidikan lain di bawah naungan YPLP PGRI Kabupaten Blora, menunjukkan upaya optimalisasi aset pendidikan.
Sementara Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Blora, Yatni S.Pd.M.Pd menyatakan bahwa pihaknya telah mengambil serangkaian langkah strategis menyikapi tidak beroperasinya SMA PGRI Cepu.
Dikatakan Yatni, PGRI Blora telah membentuk tim khusus untuk menangani seluruh aspek pasca-penutupan sekolah, bekerja sama dengan YPLP sebagai yayasan penanggung jawab lembaga pendidikan di bawah naungan PGRI.
"Pengurus telah mengambil langkah-langkah penting untuk memastikan penyelesaian masalah ini berjalan lancar," ungkap Yatni.
Yatni juga mengungkapkan, PGRI Kabupaten Blora juga berkoordinasi erat dengan YPLP Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan keselarasan kebijakan.
Prioritas utama tim, dikatakan Yatni adalah mengamankan dokumen administrasi sekolah yang penting serta aset sekolah berupa gedung dan sarana prasarana.
" Tindakan ini dilakukan untuk melindungi aset-aset tersebut dari potensi kerusakan atau kehilangan," terangnya.
Seluruh hasil kerja tim khusus, menurut Yatni nantinya akan dilaporkan kepada YPLP Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.(Mz.Dhe)
0 Komentar