BLORA — Upaya memperkuat karakter kebangsaan generasi muda terus digencarkan melalui dialog Empat Pilar Kebangsaan. Kegiatan bertema “Empat Pilar Kebangsaan bagi Generasi Muda Menyongsong Indonesia Emas” tersebut digelar di SMK Kesehatan Bhakti Husada Blora, Senin (9/2/2026).
Dalam dialog itu menghadirkan Dr. H. Muhdi, SH, M.Hum. sebagai narasumber, dengan fokus menanamkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI sejak dini
Dr. Muhdi menegaskan, sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan—Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI—menjadi semakin urgen bagi kalangan pelajar.
Pasalnya, generasi muda merupakan pihak yang kelak memikul tanggung jawab besar dalam membawa Indonesia menuju negara maju.
“Jika bangsa ini ingin maju, maka harus berdiri tegak di atas Empat Pilar. Anak-anak muda tidak cukup hanya tahu atau menghafal, tetapi harus memahami, meyakini, dan mengamalkannya,” tegasnya.
Menurutnya, Pancasila tidak boleh berhenti sebagai pengetahuan di ruang kelas. Nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam perilaku sehari-hari, mulai dari ketaatan pada hukum, praktik demokrasi yang sehat, hingga sikap toleran dan saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk. Oleh karena itu, generasi muda harus memiliki kesadaran kuat akan pentingnya toleransi antarumat beragama, kemampuan bekerja sama dengan siapa pun, serta menghormati perbedaan demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dr. Muhdi menilai, pendekatan dialog santai namun substansial menjadi metode efektif dalam menyampaikan nilai kebangsaan kepada generasi muda.
“Materi bisa dibaca di mana saja, tetapi yang penting adalah memahami poin kuncinya. Ketika mendengar Pancasila, yang terlintas seharusnya adalah bagaimana mengamalkannya,” ujarnya.
Ia mengaku saat ini intens turun langsung ke berbagai segmen pemuda karena adanya kekhawatiran memudarnya pemahaman tentang kebinekaan.
“Beragama boleh, belajar agama itu penting, tetapi jangan lupa bahwa kita hidup di Indonesia yang beragam,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Muhdi juga menyerap berbagai aspirasi masyarakat terkait kondisi bangsa saat ini.
Salah satunya adalah kesulitan yang dihadapi pemerintah daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada penurunan fiskal daerah. Kondisi ini berpotensi mengganggu kemampuan daerah dalam memenuhi belanja pegawai.
“Kami sedang memperjuangkan hal ini melalui pemerintah pusat, termasuk kepada Menteri Keuangan dan Badan Anggaran, agar kebijakan efisiensi tidak memberatkan daerah,” jelasnya.
Selain itu, ia menyoroti beban berat yang ditanggung desa akibat banyaknya program lintas kementerian yang dibebankan, sementara dana desa tidak mengalami peningkatan signifikan.
Ia berharap desa tidak dibebani terlalu banyak program agar tetap fokus pada kebutuhan masyarakat.
Aspirasi lainnya datang dari sektor pendidikan, khususnya nasib guru ASN PPPK paruh waktu yang hingga kini belum mendapatkan kepastian pengangkatan dan masih menerima gaji rendah.
Dr. Muhdi mendorong adanya kebijakan yang menjamin penghasilan layak bagi guru PPPK paruh waktu.
Menurutnya, penguatan nilai Empat Pilar Kebangsaan harus berjalan seiring dengan kebijakan pemerintahan yang adil dan berpihak pada rakyat, agar bonus demografi benar-benar menjadi kekuatan bangsa, bukan justru sumber masalah di masa depan.(Mz.Dhe)
0 Komentar