BLORA - Sebanyak 240 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari sektor tenaga kesehatan. Seperti dokter, bidan, perawat, hingga operator laboratorium kesehatan dll, mulai mengikuti orientasi kepegawaian yang diselenggarakan Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blora, pada Jumat (10/4/2026).
Bertempat di Gedung PKPRI Jalan Halmahera Jetis, orientasi dibuka langsung oleh Wakil Bupati Blora Hj. Sri Setyorini, didampingi Kepala BKPSDM Drs. Heru Eko Wiyono, dan Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) dr. Nur Betsia Bertawati.
Seluruh PPPK tampak kompak dan rapi menggunakan pakaian serba hitam putih. Celana hitam panjang dan kemeja putih lengan panjang, berdasi. Secara simbolis, pembukaan dilakukan Wakil Bupati dengan mengalungkan kartu tanda peserta orientasi kepada 2 perwakilan PPPK.
Yakni Iwan Adil Wicaksono PPPK jabatan dokter yang bertugas di Puskesmas Jiken, dan Winda Sri Utami PPPK bidan yang bertugas di Puskesmas Todanan.
Wabup Sri Setyorini menekankan pentingnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Blora. Tidak hanya di kota namun juga pedesaan.
“Tantangan kita ke depan terutama dalam bidang kesehatan semakin kompleks, mulai dari percepatan penurunan angka stunting, penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI/AKB), hingga peningkatan akses dan kemudahan layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Blora,” ungkapnya.
Dengan adanya 240 orang tenaga profesional ini, pihaknya menargetkan adanya peningkatan yang signifikan pada indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan di Kabupaten Blora.
“Saya ingin di tangan Saudara, layanan kesehatan di Kabupaten Blora tidak lagi hanya menunggu pasien datang, tetapi aktif menjemput bola, hadir di tengah warga, dan memastikan tidak ada satu pun masyarakat kita yang luput dari akses layanan medis yang berkualitas. Inovasi pelayanan digital dan kemudahan prosedur harus menjadi standar baru yang Saudara bawa ke instansi masing-masing,” tambah Sri Setyorini.
Menurutnya PPPK Nakes ini merupakan instrumen krusial dalam mengakselerasi transformasi kesehatan di Kabupaten Blora, yang menuntut adanya pergeseran paradigma dari pelayanan konvensional menuju sistem kesehatan yang lebih resiliens dan responsif.
“Saudara tidak hanya dituntut untuk memiliki clinical excellence dalam menangani pasien di RSUD maupun Puskesmas, namun juga harus mampu mengintegrasikan literasi digital dan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih ke dalam setiap aspek tindakan medis,” sambungnya.
Kemudian di tengah disrupsi teknologi dan dinamika kebutuhan masyarakat yang kian meningkat, dirinya menginstruksikan agar setiap dari ASN bisa menjadi katalisator dalam memutus mata rantai birokrasi yang kaku.
“ Secara berkala harus mau turun memberikan pelayanan ke desa desa, jangan hanya diam menunggu masyarakat datang ke Puskesmas atau RSUD,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Blora, Drs. Heru Eko Wiyono M.Si., menjelaskan bahwa 240 PPPK Nakes kali ini akan mengikuti Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Gelombang II dengan Agenda Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2026 angkatan IV, V dan VI.
. ***
0 Komentar