BLORA — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Blora menggelar Konferensi Kerja Kabupaten (Konkercab) II masa bakti XXIII pada Selasa (12/5/2026).
Agenda tahunan tersebut menjadi forum evaluasi program kerja sekaligus penyusunan arah kebijakan organisasi untuk tahun 2026.
Ketua PGRI Kabupaten Blora, Yatni, S. Pd, M. Pd menegaskan bahwa konferensi kerja merupakan agenda rutin organisasi yang memiliki peran strategis dalam memperkuat soliditas serta arah perjuangan organisasi profesi guru.
“Konferensi kerja ini agenda tahunan PGRI. Tahun 2026 ini merupakan pelaksanaan tahun kedua masa bakti XXIII dengan tema memperkuat silaturahmi dalam mewujudkan guru bermutu menuju Indonesia maju,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, PGRI Blora membahas dua agenda utama, yakni laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja tahun 2025 beserta laporan keuangan organisasi, serta penyusunan rencana program kerja tahun 2026.
Selain evaluasi internal organisasi, PGRI Blora juga menyoroti persoalan tenaga pendidik, khususnya terkait nasib guru paruh waktu dan non-ASN.
Menurut Yatni, PGRI terus mengawal kebijakan pemerintah, termasuk Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 yang berkaitan dengan penataan tenaga honorer.
Ia menyebut, PGRI mendorong agar guru paruh waktu dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu, bahkan memiliki peluang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Setiap tahun banyak guru memasuki masa pensiun. Itu artinya peluang bagi guru paruh waktu sangat besar untuk mengisi kebutuhan tenaga pendidik. Karena itu, PGRI terus mendorong pemerintah pusat, baik BKN maupun Kementerian Pendidikan, agar memberikan perhatian serius kepada guru-guru paruh waktu,” tegasnya.
Dalam penyusunan program kerja 2026, lanjut Yatni, PGRI Kabupaten Blora akan menyelaraskan program organisasi dengan kebijakan PGRI Provinsi Jawa Tengah, sekaligus menjalankan program prioritas tingkat daerah sesuai kebutuhan dan kondisi di Kabupaten Blora.
Beberapa program yang menjadi fokus di antaranya kegiatan organisasi, peringatan HUT PGRI, bantuan sosial, hingga penguatan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, BKD, dan Pemerintah Kabupaten Blora.
“Kami selalu menjaga hubungan harmonis dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya agar PGRI dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di Kabupaten Blora,” pungkasnya. (***)
0 Komentar