Padmasari Mestikajati, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah merasa prihatin dengan tingginya angka tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Blora.
Hal itu dikatakan anggota Komisi C DPRD Jateng saat acara serap asprirasi masyarakat yang bertempat di Go Green Jl. Seso- Sayuran, Jepon, Sabtu (11/11).
"Setelah melihat di dapil saya begitu tinggi tunggakan pajak kendaraan bermotor saya ikut prihatin karena tunggakan yang paling banyak di kecamatan kota" ujarnya.
Setelah dari Samsat, Padmasari mengaku melihat upaya Kepala UPPD Blora yang aktif mendatangi Kepala Kelurahan, Kepala Desa di 16 kecamatan.
" Mereka aktif bersosialisasi ke warga agar menurunkan tingkat ketidak patuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor," lanjutnya.
Lebih lanjut, Padmasari mengungkapkan berbagai macam alasan yang sering di sampaikan masyarakat yang menyebabkan keterlambatan dalam membayar pajak.
"Alasan orang tidak membayar pajak itu bukan mereka tidak mau bayar, tapi banyak yang lupa dan banyak juga karena tidak ada biaya," ungkapnya.
Untuk itu, Padmasari menyarankan agar desa-desa lebih mengoptimalkan peran aktif peran BUMDES.
Menurut Padmasari, BUMDes bisa saja membuat skema kerjasama dengan masyarakat desa untuk membiayai terlebih dahulu pembayaran pajak kendaraan.
" Sehingga adanya simbiosis mutualisme sama BUMDes dan masyarakat, sehingga masyarakat bisa membayar dengan mengangsur, " ujarnya.
Padmasari menjelaskan selama ini sudah ada inovasi, ada samsat paten, Samsat keliling dan samsat desa yang dapat mempermudah masyarakat bayar pajak kendaraan bermotor.
" Bahkan membayar pajak kendaraan bermotor juga bisa lewat aplikasi SAKPOLE," ucapnya.
Menurut data yang ada di Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Blora untuk tunggakan pajak paling tinggi ada di Kecamatan Blora.
Tunggakan pajak senilai Rp 4.647.980.500 dengan jumlah obyek kendaraan 8766 sedangkan tahun jalannya Januari sampai dengan akhir bulan Oktober itu ada 4808 kendaraan yang nunggak dan nilai PKB totalnya Rp 1.519.882.500. (***)
0 Komentar