Efisiensi Anggaran Tak Pengaruhi Perekrutan PPPK di Blora

 

Kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto tidak memengaruhi perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Blora, Karyono, ST saat ditemui Media Edukasi di ruang kerjanya, Rabu (19/2/2025).

Karyono memastikan bahwa efisiensi anggaran yang tertuang dalam Inpres 1/2025 tak akan berpengaruh terhadap rekrutmen PPPK.

Karyono mengatakan,  rekrutmen PPPK  pada Tahap 2 di Kabupaten Blora sudah dianggarkan, sehingga nantinya bagi  guru yang belum diterima tapi sudah mendaftar dipastikan tetap jalan sesuai rencana.

“Cuma sistem gajinya masih di koordinasikan dengan dinas terkait,”terangnya.

Lebih lanjut, Karyono menyampaikan bahwa untuk tenaga harian lepas yang telah mengikuti seleksi PPPK baik tahap 1 maupun 2 tidak perlu khawatir, meskipun  sampai saat ini masih dalam proses.

“ Untuk PPPK tahap 1 dan tahap 2 anggaran sudah tercover,” jelasnya.

Seperti diketahui, adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sempat dikhawatirkan dapat mengancam nasib tenaga honorer di kementerian dan lembaga.

Disatu sisi, kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih menjadi perhatian utama dalam reformasi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2025. 

Berdasarkan Undang-Undang ASN  Nomor 20 Tahun 2023, seluruh tenaga honorer di lingkup pemerintahan harus diangkat menjadi ASN  pada tahun 2025. 

Namun, keterbatasan anggaran menjadi tantangan besar yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan ini, khususnya terkait pengangkatan  PPK Paruh Waktu. (***)