Blora, — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Blora menggelar Konferensi Kerja Kabupaten (Konkerkab) I tahun 2025 pada di Gedung PGRI Blora, Rabu (30/4/2025).
Konferensi dibuka langsung oleh Bupati Blora, Arief Rohman, yang juga menyaksikan prosesi pengukuhan pengurus baru PGRI Kabupaten Blora periode 2024–2029.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi tinggi terhadap peran guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di Kabupaten Blora.
“Kami mengajak PGRI untuk terus berkolaborasi dalam program-program pendidikan daerah seperti Sekolah Sisan Ngaji, Satu Desa Dua Sarjana, pengurangan anak tidak sekolah, dan penyiapan SDM digital,” ujar Arief.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara PGRI dan pemerintah daerah sebagai pondasi dalam pembangunan sumber daya manusia Blora yang unggul.
Wakil Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah yang turut hadir menyampaikan dukungannya atas langkah strategis yang ditempuh PGRI Blora.
“Kami mendukung penuh peningkatan kapasitas guru dan inovasi kurikulum yang menjadi bagian penting dari program kerja PGRI Blora,” ungkapnya.
Ketua PGRI Kabupaten Blora, Yatni, mengatakan konferesi kerja ini menjadi momen penting dalam menyusun arah kebijakan dan program organisasi ke depan, sekaligus penguatan sinergi dengan pemerintah daerah.
Yatni mmemaparkan bahwa Konferensi Kerja ini membahas tiga agenda utama: laporan program kerja yang telah dijalankan, penyusunan program kerja tahun 2025, serta penetapan kelengkapan struktur kepengurusan. Selain itu, digelar pula pelantikan pengurus Jaringan Bantuan Hukum dan Perlindungan Profesi (JBLP).
Yatni menjelaskan bahwa PGRI Blora siap menjalankan beberapa program prioritas, antara lain validasi Kartu Tanda Anggota (KTA) PGRI sebagai program nasional, peningkatan mutu guru melalui pelatihan dan bimbingan teknis, serta penguatan pendampingan hukum bagi guru melalui LKBH PGRI.
“Selama ini guru sering menjadi objek hukum karena tindakan mendisiplinkan siswa yang kadang dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Kami ingin memberikan pemahaman dan perlindungan hukum yang memadai,” jelas Yatni.
Terkait isu kekurangan guru, PGRI Blora menyatakan kesiapan mendukung program Dinas Pendidikan Kabupaten Blora dalam menutupi kekosongan guru akibat pensiun, mutasi, atau sebab lainnya.
Harapan besar disampaikan oleh Ketua PGRI Blora agar sinergi terus diperkuat.
“Kami ingin terus bersinergi dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, serta berkolaborasi dengan seluruh cabang PGRI agar organisasi berjalan optimal dan pelayanan terhadap anggota semakin baik,” pungkasnya. (Mz.Dhe)
0 Komentar