BLORA – Anggota DPRD Blora, Mochamad Mukhlisin S.Sos, yang akrab disapa Cak Sin, mengingatkan Pemerintah Kabupaten Blora agar lebih hati-hati dalam mengelola belanja pegawai. Pasalnya, porsi belanja pegawai daerah kini sudah mencapai sekitar 40 persen dari total APBD.
“Belanja pegawai kita sudah 40 persenan. Ini sudah lampu kuning. Harus dihitung betul kebutuhan pegawai di setiap OPD. Jangan sampai pekerjaan yang idealnya bisa dijalankan 10 orang malah diisi 20 orang,” tegas Cak Sin saat rapat pembahasan regulasi keuangan daerah, Kamis, (2/10/2025).
Cak Sin, anggota Komisi A Anggota DPRD Blora yang dikenal kritis itu menilai rekrutmen ASN maupun PPPK selama ini cenderung lebih menitikberatkan pada pembukaan lowongan kerja, bukan peningkatan kinerja birokrasi.
" Hal ini berdampak pada membengkaknya usulan formasi yang akhirnya menambah beban keuangan daerah," bebernya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Blora untuk melakukan perhitungan lebih rinci mengenai kebutuhan aparatur, terutama tenaga guru. Menurutnya, distribusi guru di sekolah-sekolah masih belum merata.
“Kadang ada sekolah dengan murid sedikit tapi jumlah gurunya sama dengan sekolah yang muridnya banyak. Kalau memungkinkan dilakukan regrouping, guru yang berlebih bisa dialihkan ke sekolah yang kekurangan. Jadi tidak selalu harus menambah formasi baru,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa pengadaan pegawai ke depan harus benar-benar berdasarkan kebutuhan riil birokrasi, bukan sekadar membuka lapangan kerja.
“Kalau seperti itu terus, reformasi birokrasi jadi tidak jelas. Efisiensi dan efektivitasnya harus nyata,” pungkasnya. ( Mz.Dhe )
0 Komentar