Blora – Pemerintah Desa Sendangharjo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026.
Musdes yang digelar di Gedung Pertemuan Desa Sendangharjo tersebut dipimpin langsung oleh Pj Kepala Desa Sendangharjo, Supandi, Selasa (20/1/2026).
Dalam forum itu, Supandi menegaskan bahwa penyusunan APBDes 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan desa yang mengalami pengurangan signifikan akibat turunnya alokasi dana dari pemerintah pusat.
“Anggaran desa mengalami pemangkasan sekitar 70 persen. Yang sebelumnya lebih dari Rp1 miliar, kini hanya sekitar Rp300 juta. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh terhadap program pembangunan desa,” ujarnya.
Dengan keterbatasan anggaran tersebut, Pemerintah Desa Sendangharjo menetapkan skala prioritas pada program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Bantuan sosial dan program yang bersifat mendesak menjadi fokus utama dibandingkan pembangunan fisik berskala besar.
“Untuk infrastruktur memang kita kurangi, tetapi bukan berarti kita abaikan. Yang kita utamakan adalah kebutuhan yang benar-benar urgent dan langsung dirasakan masyarakat, seperti bantuan sosial. Perangkat desa juga kami minta terjun langsung ke lapangan untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan bisa tertangani, tentunya dengan berkoordinasi bersama instansi terkait,” jelasnya.
Meski demikian, Supandi menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur tetap mendapat perhatian, terutama yang menyangkut keselamatan warga.
Salah satu contohnya adalah perbaikan jembatan di Desa Kedawung yang dinilai harus segera ditangani agar tidak membahayakan masyarakat.
“Kalau jembatan tidak segera dibenahi, dikhawatirkan longsor dan ambruk. Jadi meskipun anggaran terbatas, untuk hal-hal yang sangat penting tetap kita prioritaskan,” tegasnya.
Supandi juga mengakui bahwa pengurangan anggaran ini berdampak besar dan diperkirakan akan dirasakan hingga tiga tahun ke depan.
Selain pemangkasan dana desa, adanya program nasional yang wajib dilaksanakan, seperti pembangunan Koperasi Merah Putih, turut menyerap anggaran desa dalam jumlah besar.
“Dampaknya sangat terasa di desa. Infrastruktur sangat kita butuhkan, karena dengan infrastruktur yang baik, mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat. Namun dengan kondisi anggaran saat ini, semuanya harus disesuaikan,” ungkapnya.
Di akhir musdes, Supandi berharap ke depan ada perhatian lebih dari pemerintah daerah terhadap desa, khususnya melalui dukungan anggaran.
“Harapan kami, ke depan ada perubahan kebijakan agar pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran untuk desa. Saat ini bantuan dari kabupaten praktis tidak ada, yang ada hanya dari Banprov. Ini tentu menjadi perhatian bersama,” pungkasnya.(***)
0 Komentar