BLORA, – Pemerintah Kabupaten Blora terus mempercepat implementasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai upaya memperluas dan meningkatkan kualitas layanan dasar masyarakat di tingkat desa.
Ketua Pembina Posyandu Kabupaten Blora sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blora, Ainia Shalichah Arief Rohman, menyampaikan bahwa pelaksanaan Posyandu 6 SPM merupakan tindak lanjut kebijakan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah pusat yang wajib dijalankan daerah sesuai kemampuan dan kondisi lapangan.
Menurutnya, meski implementasi enam bidang layanan belum sepenuhnya berjalan optimal, upaya pembenahan terus dilakukan.
Hal tersebut terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan posyandu, serta penataan layanan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kader.
“Transformasi posyandu ke enam bidang pelayanan membutuhkan proses. Kami masih menyesuaikan skema pelaksanaan dan terus berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait,” ujar Bunda Ainua, Selasa (13/1/2026).
Ainia menegaskan, seluruh sektor terkait, mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum hingga perumahan, pada prinsipnya mendukung percepatan Posyandu 6 SPM. Namun, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, diperlukan penyelarasan program dinas serta alternatif pembiayaan agar pelaksanaan tetap berjalan efektif.
Ia juga menyinggung keterkaitan Posyandu 6 SPM dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, yang membutuhkan pemutakhiran data agar tepat sasaran.
Dalam pelaksanaannya, keterbatasan jumlah kader, terutama yang memiliki kompetensi di lima bidang layanan tambahan, masih menjadi tantangan.
Selain itu, persoalan honor kader dinilai perlu mendapat perhatian sebagai bentuk apresiasi atas peran dan pengorbanan waktu serta tenaga kader posyandu.
Ke depan, Pemkab Blora berharap implementasi Posyandu 6 SPM dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, serta derajat kesehatan masyarakat.
Untuk mendukung percepatan tersebut, pihaknya juga mendorong keterlibatan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) agar turut berkontribusi sesuai kapasitas dan kebutuhan di lapangan.(Mz. Dhe)
0 Komentar