BLORA – Pemerintah Kecamatan Blora menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora Tahun 2027, Rabu (4/2/2026).
Kegiatan yang berlangsung di wilayah Kecamatan Blora ini dihadiri unsur Forkopimda, kepala desa dan lurah se-Kecamatan Blora, tokoh masyarakat, serta perwakilan instansi terkait.
Camat Blora, Hadi Praseno, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musrenbang Kecamatan merupakan tahapan lanjutan setelah sebelumnya dilaksanakan Musrenbang di tingkat desa dan kelurahan. Pada forum ini, seluruh usulan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2027 dibahas dan disepakati bersama.
“Pada hari ini kita sampai pada tahapan Musrenbang Kecamatan, di mana program kegiatan untuk dilaksanakan tahun 2027 akan kita sepakati bersama,” ujar Hadi Praseno.
Ia menjelaskan, perencanaan pembangunan tahun 2027 dilakukan dengan menyesuaikan kondisi anggaran yang ada, seiring adanya kebijakan efisiensi anggaran.
Meski demikian, seluruh perencanaan tetap berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) kecamatan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Blora serta RKPD 2027.
Lebih lanjut, Hari Praseno mengungkapkan bahwa tema pembangunan Kabupaten Blora tahun 2027 adalah peningkatan produktivitas daerah, pengembangan pariwisata, dan ekonomi kreatif. Tema tersebut menjadi prioritas yang dibahas dalam Musrenbang Kecamatan Blora.
“Kami berkomitmen membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), terlebih dengan adanya penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada seluruh wilayah,” jelasnya.
Ia mengajak pemerintah desa dan kelurahan untuk bersama-sama menggali potensi lokal melalui pengembangan destinasi wisata baru dan ekonomi kreatif, seperti kerajinan, periklanan, serta berbagai karya berbasis kreativitas dan intelektualitas masyarakat.
“Harapannya, peningkatan PAD dapat dimulai dari desa dan kelurahan, kemudian berdampak hingga ke kabupaten, sehingga mampu menutup penurunan pendapatan yang terjadi,” tambahnya.
Camat Blora juga menegaskan bahwa seluruh usulan prioritas dari desa dan kelurahan tetap akan ditampung. Apabila tidak dapat diakomodasi melalui anggaran kabupaten, usulan tersebut akan diposting untuk diusulkan melalui anggaran provinsi maupun jalur aspirasi dan pokok-pokok pikiran DPRD.
Terkait pemangkasan anggaran, ia menyebut penurunan TKD mencapai sekitar Rp367 miliar, yang terjadi karena adanya prioritas nasional untuk penguatan pembangunan dari tingkat bawah, termasuk melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.
“Dengan kebijakan tersebut, diharapkan pembangunan dapat dimulai dari akar rumput, sehingga masyarakat dapat tumbuh bersama menuju kesejahteraan,” pungkasnya.(Mz. Dhe)
0 Komentar