Blora, – Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp376 miliar di Kabupaten Blora memantik respons DPRD.
Alih-alih menyalahkan pusat, legislatif mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perencanaan dan penyerapan anggaran di daerah, Kamis (12/2/2026) –
Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Gerindra, Adiria, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tidak serta-merta harus diarahkan sebagai kesalahan pemerintah pusat maupun Presiden Prabowo.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan introspeksi untuk melihat letak persoalan dalam pengelolaan anggaran.
“Jangan hanya melihat ini sebagai pemotongan anggaran. Kita harus introspeksi, kesalahan kita di mana? Apakah di perencanaan, penganggaran, atau penyerapannya?” tegas Adiria.
Ia meyakini, apabila penyerapan anggaran daerah berjalan baik dan optimal, pemerintah pusat akan mempertimbangkan pengembalian anggaran yang sempat dipangkas tersebut.
Adiria menekankan, kunci pengembalian anggaran terletak pada percepatan dan optimalisasi serapan anggaran yang sudah tersedia. Semakin cepat anggaran diserap, semakin cepat pula perputaran ekonomi di masyarakat.
“Kalau anggaran cepat diserap, maka ada perputaran ekonomi. Dari tenaga kerja, swadaya masyarakat, hingga supplier di tingkat daerah akan bergerak. Tapi kalau penyerapannya lambat, otomatis perputaran ekonominya juga lambat,” jelasnya.
Terkait kemungkinan pengembalian anggaran hasil efisiensi, Aderia menyebut hal itu masih menunggu evaluasi dan perkembangan kebijakan selanjutnya.
Namun ia melihat tren positif di Pemerintah Kabupaten Blora yang mulai mempercepat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, khususnya di sektor infrastruktur.
“Sekarang sudah mulai bagus. Perencanaannya dipercepat, nanti eksekusinya di lapangan juga harus dipercepat. Ini inisiatif yang baik dari pemerintah daerah,” katanya.
Ia berharap momentum efisiensi ini menjadi bahan evaluasi bersama agar tata kelola administrasi, perencanaan, dan penganggaran semakin tertib dan akuntabel.
Adiria optimistis, dengan komitmen bersama, dana yang dipangkas dapat kembali dialokasikan untuk pembangunan daerah.
“Kita evaluasi bersama, kita tata administrasi dan penganggaran sebaik mungkin. Saya yakin pemerintah daerah bisa,” pungkasnya.(Mz.Dhe)
0 Komentar