BLORA – Dugaan pencemaran lingkungan disertai bau menyengat dari aktivitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sukorejo 2 di Kecamatan Tunjungan terus menuai sorotan.
Selain berdampak pada kenyamanan warga, operasional fasilitas tersebut juga dipersoalkan karena dinilai minim koordinasi dengan pemerintah desa setempat.
Kepala Desa Sukorejo, Sutrisno, mengungkapkan bahwa pihak pemerintah desa tidak pernah menerima pemberitahuan maupun dilibatkan sejak awal pendirian SPPG tersebut.
“Kami dari awal sebelum berdiri belum menerima izin atau pemberitahuan dari pihak mitra ataupun pengurus SPPG,” ujarnya saat ditemui, Selasa (5/5/2026).
Menurutnya, ketiadaan koordinasi ini membuat pemerintah desa tidak memiliki informasi yang memadai terkait operasional SPPG, sehingga pengawasan terhadap dampak lingkungan tidak dapat dilakukan secara optimal.
“Kami hanya menunggu keluhan atau laporan dari masyarakat. Karena sejak awal tidak ada pemberitahuan kepada pihak Desa Sukorejo,” tambahnya.
Sutrisno menegaskan, sebagai pemangku wilayah, pemerintah desa seharusnya dilibatkan sejak tahap perencanaan agar keberadaan program dapat berjalan selaras dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat setempat.
“Secara etis, kami sebagai pemangku wilayah seharusnya mendapat pemberitahuan dari pihak mitra maupun pengelola SPPG,” tegasnya.
Di sisi lain, persoalan limbah menjadi perhatian serius. Warga mengeluhkan bau menyengat yang diduga berasal dari pembuangan limbah cair dapur SPPG, yang tidak dikelola secara optimal dan mengalir ke area persawahan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola SPPG Sukorejo 2 terkait dugaan pencemaran lingkungan dan minimnya koordinasi dengan pemerintah desa.(Mz Dhe)
0 Komentar