BLORA – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Blora, Munawar SH, menilai sikap politik PDIP yang melakukan aksi boikot telah keluar dari koridor dan cenderung mengarah pada serangan personal terhadap Ketua DPRD Blora, Mustopa.
Meski demikian, Munawar tetap menghormati langkah politik yang diambil PDIP. Ia menegaskan bahwa secara konstitusi, setiap fraksi memiliki hak untuk menyampaikan sikap, termasuk melalui aksi boikot.
“Secara konstitusi, itu hak politik Fraksi PDIP. Saya menghargai dan menghormati langkah tersebut. Namun, selama rapat paripurna maupun Badan Musyawarah (Bamus) memenuhi kuorum, agenda tetap harus berjalan,” ujar Munawar, Jumat (1/5/2026).
Munawar juga menanggapi tudingan PDIP terkait sulitnya akses terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Ia menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar dan berpotensi menjadi upaya pembunuhan karakter.
Menurutnya, sistem kepemimpinan DPRD bersifat kolektif kolegial, di mana empat pimpinan memiliki kewenangan setara, bukan terpusat pada satu orang.
Ia menambahkan, Fraksi PDIP memiliki perwakilan di seluruh komisi DPRD, sehingga persoalan teknis seperti akses DPA seharusnya dapat dikomunikasikan melalui kader yang ada di masing-masing komisi.
“Sangat disayangkan jika ini mengarah pada pembunuhan karakter terhadap saudara Mustopa. Gaya seperti itu tidak fair. Kita harus menunjukkan empati dan kedewasaan dalam berpolitik,” tegasnya.
Meski terjadi aksi boikot, Munawar memastikan agenda Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi atas LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 serta Rapat Bamus tetap berjalan karena telah memenuhi syarat kuorum.
“DPRD memiliki mekanisme internal yang jelas dan kami mengedepankan prinsip kolektif kolegial dalam setiap pengambilan keputusan,” tambahnya.
Sementara itu, pengamat politik lokal menilai perseteruan antarfraksi di DPRD Blora berpotensi mengganggu fungsi legislasi dan pengawasan apabila tidak segera diselesaikan.
Publik pun kini menanti langkah konkret para elite politik untuk meredakan ketegangan dan mengembalikan fokus pada pelayanan masyarakat. (***)
0 Komentar