REMBANG — Aktivitas penyedotan air tanah secara komersial di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, memicu polemik. Operasional sumur bor skala besar ini dikeluhkan warga karena menyebabkan sumur di sekitar lokasi mengering. Sayangnya, instansi terkait terkesan saling lempar kewenangan untuk melakukan penutupan.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Rembang mengaku tidak bisa langsung menyegel sumur tersebut. Kepala Satpol PP Rembang, Slamet Haryanto, menyebut pengawasan dan penanganan pemanfaatan air tanah komersial merupakan ranah pemerintah pusat.
"Kewenangan penanganan dan pengawasan kegiatan pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha berada pada ESDM pusat," ujar Slamet saat dimintai konfirmasi, Selasa (10/11/2026).
Slamet menegaskan pihaknya hanya dapat membantu pemantauan lapangan jika diminta oleh instansi berwenang. Ia menyarankan warga yang merasa dirugikan untuk melayangkan pengaduan resmi ke Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan di Blora.
Merespons hal tersebut, pihak ESDM juga belum bisa mengambil tindakan tegas. Kepala Seksi Geologi, Mineral, dan Batubara Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan, Hadi Susanto, mengaku belum mengetahui pasti status perizinan sumur komersial itu.
Hadi berdalih pihaknya tidak lagi memegang data tersebut dan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat.
"Kami harus konfirmasi ke pemerintah pusat terlebih dahulu. Kami tidak mempunyai data pascakewenangan wilayah sungai dialihkan ke pusat," jelas Hadi melalui pesan singkat.
Kendati demikian, ia menambahkan bahwa berdasarkan aturan, penerbitan izin pengusahaan air tanah skala mikro berada di bawah wewenang pemerintah provinsi setelah melalui proses verifikasi.
DLH Rembang Sebut Tak Ada Dokumen Lingkungan Sejak 2021
Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang membeberkan temuan lain. Berdasarkan pelacakan data internal, aktivitas penyedotan air komersial di wilayah tersebut diduga ilegal secara dokumen lingkungan.
"Dari 2021 sampai sekarang belum ada data persetujuan lingkungan untuk kegiatan tersebut," ungkap Kepala DLH Rembang, Ika Himawan Afandi.
Ika menyatakan pihaknya akan segera menerjunkan tim ke Desa Sendangmulyo untuk mengecek langsung kondisi riil dan jenis usaha di lokasi. "Verifikasi lapangan diperlukan untuk konfirmasi lebih jelas," imbuhnya.
Tiga RT Terdampak: Krisis Air hingga Sumur Jadi Asin
Berdasarkan laporan warga, penyedotan air tanah di wilayah selatan pelabuhan itu beroperasi secara masif dari pagi hingga malam. Air tanah disedot untuk mencukupi kebutuhan operasional pabrik es sekaligus dijual ke luar desa menggunakan truk tangki berkapasitas 10 ton.
Warga mendeteksi setidaknya ada lima titik usaha serupa yang beroperasi di wilayah mereka. Dampaknya kini mulai dirasakan secara nyata. Tiga RT di wilayah RW 01 mengeluhkan sumur warga yang mengering. Ironisnya, sebagian air sumur yang tersisa kini berubah rasa menjadi asin.
Warga pun menyayangkan sikap pemilik usaha yang dinilai mengabaikan lingkungan sekitar. Sebab, sejak awal beroperasi, warga mengeklaim tidak pernah diajak berembuk.
"Tidak sama sekali ada rembukan. Adanya rembukan justru setelah dampak terjadi," keluh salah seorang warga setempat.
Kini, warga Desa Sendangmulyo mendesak pemerintah agar tidak saling lempar tanggung jawab dan segera turun tangan. Warga meminta agar lokasi sumur komersial tersebut dipindahkan jauh dari area permukiman demi menyelamatkan sumber air bersih mereka. (Sigit)
0 Komentar