Hal itu terungkap setelah dua Aktifis Lembaga Sosial Masyarakat, Rudito Suryawan dari LSM Pending Mas dan Rudi Eko Hariyanto dari LSM Forum Peduli Transparansi Blora (FPTB), melakukan audiensi dengan Komisi A DPRD Kabupaten Blora, terkait proses ujian seleksi Perangkat Desa di 11 Desa, Kecamatan Jepon, di Ruang Rapat DPRD Blora, Jumat siang (26/2/2021).
Audiensi dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto dan H. Supardi, selaku Ketua Komisi A, keduanya adalah politisi dari Partai Golkar, kemudian turut hadir, Muhammad Ali Uddin, dari PKB, Santoso Budi Susetyo (PKS), Lusiyono dan Kartini (PDIP), Ahmad Faishol (PPP), dan Aditya Candra Yogaswara (Partai Nasdem).
Sementara dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), dihadiri oleh Kepala Dinas PMD, Haryanto dan Dwi Edi S, Kepala Bidang Pemerintah Desa (PMD), Camat Jepon, Ani Wahyu Kumalasari, didampingi oleh Eka W, Kasie Pemerintahan Kecamatan Ngawen, turut hadir Ketua Praja APDESI Kabupaten Blora, Agung Heri Susanto dan Darmaji, Ketua Praja Kecamatan Jepon.
 |
| Ketua Komisi A, H Supardi memaparkan temuan kejanggalan ujian Perangkat |
Pertanyakan Kompetensi
Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto mengungkapkan bahwa DPRD selaku pengawas pelaksanaan Perda, termasuk Perda terkait seleksi Perangkat Desa, perlu menindaklanjuti terkait isu atau rumor seleksi Perangkat Desa di wilayah Kecamatan Jepon.
Menurut Siswanto apabila proses seleksi tidak transparan maka akan berpengaruh pada kualitas calon perangkat desa.
"Kami selaku Dewan tadi telah sampaikan kepada Camat Jepon, selaku pengawas dan Kepala Dinas PMD, sebagai Pembina di bawahnya, untuk mengecek lagi kredibilitas Lembaga Penguji, " ujar alumni UNNES tersebut.
Lebih lanjut Siswanto mengatakan selain melakukan evaluasi, DPRD meminta agar PMD tidak menyodorkan, atau membuat Bank Soal untuk materi ujian tersebut.
"Persoalan bank soal itu rawan sekali dengan penyelewengan," paparnya.
Diduga Tidak Kompeten
Sementara itu, hal yang sama disampaikan oleh Rudito Suryawan dari LSM Pending Mas, menduga bahwa Lembaga Perguruan Tinggi yang digandeng oleh Panitia Seleksi, tidak sesuai dan tidak memiliki kapasitas maupun fasilitas untuk melaksanakan ujian seleksi tersebut.
"Jelas tidak sesuai dengan kompetensinya, karena lembaga pendidikan itu adalah mata kuliahnya adalah Ekonomi, Keuangan dan Perbankan, dan akreditasinya B,"ujarnya.
Dikatakan oleh Rudito, dengan rekam jejak tersebut, dirinya meragukan pihak ketiga bisa membuat ujian dengan materi terkait Pemerintahan Desa.
"Daqn fasilitasnya pun ternyata ujiannya nanti dilaksanakan di SMA 2 Rembang, jadi tidak punya fasilitas sendiri," ungkapnya.
Rekomendasikan Ditunda
Akibat kondisi tersebut, Ketua Komisi A, H. Supardi merekomendasikan kepada Camat Jepon dan Kepala Dinas terkait untuk menunda pelaksanaan ujian seleksi Perangkat Desa, untuk 11 Desa di wilayah Kecamatan Jepon.
"Karena ada sesuatu yang tidak beres, kenapa pakai Perguruan Tinggi yang tidak kredibel, dan Camat tidak tahu seperti apa MoU-nya,"
Namun demikian, Supardi menjelaskan bahwa DPRD tidak mempersulit pengisian perangkat desa.
"Kami sangat mendukung, tapi harus kredibel, sehingga perangkat kita, adalah orang - orang yang benar - benar paham tentang pengelolaan Desa," tandas mantan Kades Bogorejo ini. (Rome***)
0 Komentar