Blora – Pembangunan kampus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di Blora Kota yang sebelumnya digadang-gadang jadi lompatan besar dunia pendidikan, kini malah diselimuti ketidakpastian.
Wacana pemindahan ke Cepu dan desas-desus adanya tekanan dari sekolah swasta menyeruak ke permukaan, memunculkan spekulasi: siapa sebenarnya yang menolak kehadiran UNY di jantung Blora?
Sekretaris Daerah Blora, Komang Gede Irawadi, menanggapi isu tersebut dengan tegas namun diplomatis.
“Belum ada keputusan pembatalan. Memang sempat muncul wacana agar UNY didirikan di Cepu, karena dianggap sebagai kota vokasi dan bagian dari konsep Cepu Raya. Tapi belum ada keputusan resmi, apakah tetap di Blora, pindah ke Cepu, atau batal sama sekali,” ujarnya.
Namun, ketika ditanya soal kemungkinan adanya penolakan dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang khawatir tersaingi oleh kehadiran kampus negeri ternama itu, Komang mengaku belum menerima laporan atau komunikasi formal.
“Saya belum pernah dengar secara resmi soal itu. Kalau ada isu, mungkin itu kemenangan framing dari pihak tertentu. Tapi secara formal, saya belum tahu,” katanya.
Kekhawatiran dari sekolah swasta, meskipun belum terkonfirmasi resmi, bukan isapan jempol. Beberapa pihak menyebutkan bahwa keberadaan UNY di Blora Kota bisa berdampak langsung pada menurunnya minat siswa terhadap institusi pendidikan swasta, terutama dalam bidang vokasi dan keguruan.
Menanggapi kekisruhan ini, Komang menyebutkan bahwa keputusan akhir bukan di tangan eksekutif.
“Karena memakai lahan milik Pemda, maka Bupati sudah arahkan agar diputuskan bersama DPRD. Jadi bola ada di legislatif,” tambahnya.
Pernyataan ini justru menimbulkan tanda tanya lebih besar, jika belum ada keputusan pembatalan, mengapa muncul wacana pemindahan? Apakah benar murni karena pertimbangan strategis wilayah atau ada tekanan dari kelompok yang merasa terancam?
Sementara itu, masyarakat Blora mulai resah. Proyek yang digadang-gadang bisa mendongkrak ekonomi dan kualitas pendidikan lokal malah terancam menguap.
Kini, publik menanti langkah DPRD. Apakah mereka akan berpihak pada kemajuan pendidikan dan keberanian bersaing secara sehat? Atau justru tunduk pada tekanan dan menjaga ‘zona nyaman’ pihak-pihak tertentu?
0 Komentar